Anggota DPR RI Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua

Anggota DPR RI Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun

JAKARTA - Usulan mengenai penguatan lembaga secara menyeluruh di Papua ditanggapi positif oleh Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun. Ia menegaskan, meski keberadaannya nanti belum tentu bisa mengadili HAM dalam waktu cepat, setidaknya penguatan lembaga HAM ini menjadi simbol keberpihakan pusat kepada Papua.

"Paling tidak itu sebagai tanda keseriusan kita dalam melihat masalah di sana, secara simbolik ini ada pengadilan HAM yang telah didirikan oleh pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus, " katanya dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua dengan Ketua Komnas HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Lebih lanjut, legislator PDI-Perjuangan ini mengatakan, meski dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ini belum ada revisi mengenai pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun nantinya masalah peradilan HAM dan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, red) akan menjadi perhatian serius oleh Pansus Otsus Papua.

"Kebetulan Undang-Undang dalam pasal ini belum direvisi, mungkin ini menjadi perhatian serius masalah peradilan HAM, bentuk Komnas HAM di Papua, kan sekarang perwakilan saja kalau saya tidak salah, " tambahnya.

Selain itu,  Politisi dapil Papua ini juga menilai, permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, jika dalam 20 tahun ini masih ada kelalaian dalam pelaksanaannya, diharapkan dalam 20 tahun ke depan hal tersebut dapat terselesaikan.

Senada, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Yan Permenas Mandenas dalam kesimpulan rapat mengatakan bahwa Pansus Otsus Papua memberikan perhatian mengenai usul dari Komnas HAM terkait penguatan lembaga untuk perlindungan dan pemenuhan HAM.

Perhatian tersebut di antaranya dalam bentuk penguatan lembaga dalam perlindungan dan pemenuhan HAM yaitu perwakilan Komnas HAM, pengadilan HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial di semua provinsi di Papua, termasuk provinsi yang akan dibentuk. (bia/er)

Komarudin Watubun DPR RI PDIP
Update

Update

Previous Article

Dugaan Korupsi Proses Pengalihan IUP Batubara...

Next Article

Anggota Komisi X DPR RI Nur Purnamasidi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 281

Postingan Tahun ini: 1313

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 247

Postingan Tahun ini: 1367

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 168

Postingan Tahun ini: 791

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 159

Postingan Tahun ini: 275

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Miris, Istri Pasien Penyakit Lambung Dipaksa Teken Surat Persetujuan Isolasi Suami di RSUD Baubau
Kasat Narkoba Polres Way Kanan Ikut Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Bhayangkara Ke - 75
PT Semen Tonasa Gelar Silaturahim dengan Awak Media Pangkep
Resmi Makodim 0411/ LT berganti nama menjadi Makodim 0411/KM
MTs Al-Ikhlas Menerima Peserta Didik Baru Secara Gratis