Anggota DPR RI Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua

Anggota DPR RI Komarudin Watubun Dukung Penguatan Lembaga HAM di Papua
Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun

JAKARTA - Usulan mengenai penguatan lembaga secara menyeluruh di Papua ditanggapi positif oleh Ketua Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua Komarudin Watubun. Ia menegaskan, meski keberadaannya nanti belum tentu bisa mengadili HAM dalam waktu cepat, setidaknya penguatan lembaga HAM ini menjadi simbol keberpihakan pusat kepada Papua.

"Paling tidak itu sebagai tanda keseriusan kita dalam melihat masalah di sana, secara simbolik ini ada pengadilan HAM yang telah didirikan oleh pemerintah dalam melaksanakan otonomi khusus, " katanya dalam Rapat Kerja Pansus Otsus Papua dengan Ketua Komnas HAM di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Lebih lanjut, legislator PDI-Perjuangan ini mengatakan, meski dalam Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus ini belum ada revisi mengenai pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun nantinya masalah peradilan HAM dan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, red) akan menjadi perhatian serius oleh Pansus Otsus Papua.

"Kebetulan Undang-Undang dalam pasal ini belum direvisi, mungkin ini menjadi perhatian serius masalah peradilan HAM, bentuk Komnas HAM di Papua, kan sekarang perwakilan saja kalau saya tidak salah, " tambahnya.

Selain itu,  Politisi dapil Papua ini juga menilai, permasalahan HAM di Papua membutuhkan komitmen bersama, sehingga tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, jika dalam 20 tahun ini masih ada kelalaian dalam pelaksanaannya, diharapkan dalam 20 tahun ke depan hal tersebut dapat terselesaikan.

Senada, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Yan Permenas Mandenas dalam kesimpulan rapat mengatakan bahwa Pansus Otsus Papua memberikan perhatian mengenai usul dari Komnas HAM terkait penguatan lembaga untuk perlindungan dan pemenuhan HAM.

Perhatian tersebut di antaranya dalam bentuk penguatan lembaga dalam perlindungan dan pemenuhan HAM yaitu perwakilan Komnas HAM, pengadilan HAM dan penyelesaian pelanggaran HAM secara yudisial di semua provinsi di Papua, termasuk provinsi yang akan dibentuk. (bia/er)

Komarudin Watubun DPR RI PDIP
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Dugaan Korupsi Proses Pengalihan IUP Batubara...

Next Article

Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Tenaga Honorer...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 275

Postingan Tahun ini: 870

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 209

Postingan Tahun ini: 2127

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 205

Postingan Tahun ini: 2099

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 151

Postingan Tahun ini: 375

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Pelanggar Lalu Lintas Di Sumbawa Barat Menurun Signifikan
Peristiwa Gantung Diri di Pohon Langsat  Dusun 3 Desa Teba Jawa
Bupati Way Kanan Hadiri Pembukaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PAUD-HI
Dinkes Sumbar Targetkan 414.582 Stok Vaksin Habis September Ini
Polemik Tapal Batas di Tidore Utara, Ini Tanggapan Kabag Pemerintahan