Anggota DPR RI Guspardi Gaus: Pemprov DKI Harus Sosialisasikan Persyaratan STRP secara Masif

JAKARTA - Anggota DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan kurangnya sosialisasi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap pemberlakuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) untuk pekerja yang akan keluar-masuk Jakarta selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sementara proses pembuatan STRP melalui situs 'JakEvo' sebagai syarat yang harus digunakan untuk mendaftar oleh para pekerja sektor esensial sangat crowded dan lemot parah.

Baca juga: Aksi Tolak UU Omnibus Law, Ketua PMII Jeneponto Kecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian

"Pemprov DKI Jakarta seharusnya melakukan sosialisasi secara masif agar dapat diketahui oleh masyarakat luas supaya nanti tidak ada kesalahan informasi. Jangan serta merta begitu di umumkan langsung di terapkan, apalagi situs ‘JakEvo’ baru di-launching juga bermasalah, " ujar Guspardi dalam berita rilisnya, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Reses di Makale Tana Toraja, Jufri Sambara: Infrastruktur Fisik di Toraja Menjadi Program Prioritas dari Pemprov Sulawesi Selatan

Ia mengatakan, di hari pertama penerapan aturan SRTP telah terjadi masalah dikarenakan kurang tersosialisasi aturan baru ini, ditambah crowded-nya situs 'JakEvo' sebagai sarana untuk mendaftar bagi pekerja. Tebukti pada hari Senin (5/3) terjadi kerumunan di berbagai tempat karena terjadinya penyekatan di beberapa ruas jalan oleh petugas keamanan di beberapa titik di Jakarta. Padahal para pekerja harus melakukan mobilitas pekerjaannya.

Baca juga: Komisi V DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian PUPR 2021 Sebesar Rp149,81 Triliun

Legislator dapil Sumbar II ini menambahkan, dengan adanya berbagai syarat harus dipenuh oleh masyarakat khususnya para pekerja agar bisa melintas keluar masuk Jakarta, Pemprov DKI seharusnya sudah mengantisipasi berbagai kendala. Namun minimnya sosialisasi serta informasi yang diterima masyarakat telah menimbulkan persoalan baru.

Baca juga: Lepas Bantuan PIP Jalur Aspirasi, Eva Stevany Rataba Kembali dengan Penyaluran Bantuan Mesin Jahit

Ia mengungkapkan, kebijakan aparat di lapangan juga seolah tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat. Banyak pekerja pakai surat keterangan dari perusahaan tetapi ditolak petugas dan disuruh putar balik. "Hendaknya aparat di lapangan mesti paham juga dengan kondisi sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan dan kerumunan. Hal ini dapat memicu kegaduhan dan keributan di lapangan antara petugas dengan masyarakat, " imbuhnya.

Baca juga: DPRD Lampung Barat Terima Aktivis Yang Menolak UU Cipta Kerja

Oleh karena itu, lanjut Guspardi, karena kebijakan PPKM darurat masih akan diterapkan hingga beberapa pekan kedepan seharusnya Pemprov DKI bekerjasama dengan aparat mensosialisasikan persyaratan itu kepada masyarakat.

"Di lain sisi perlu segera dibenahi situs 'JakEvo' yang dipakai mendaftar secara online untuk mendapatkan SRTP. Atau dicarikan alternatif lain yang lebih sederhana dan efektif. Sehingga masyarakat dapat melintas dengan aman tanpa harus membuat kerumunan dengan antrian panjang seperti terjadi kemaren dihari pertama orang masuk kerja atau di hari ke empat diberlakukannya PPKM darurat ini, " pungkas Anggota Baleg DPR RI tersebut. (dep/es)