Anggota DPR RI Anwar Hafid: Sanksi Pelanggar Prokes bisa Diterapkan Setelah Hak Dasar Masyarakat Disalurkan

Anggota DPR RI Anwar Hafid: Sanksi Pelanggar Prokes bisa Diterapkan Setelah Hak Dasar Masyarakat Disalurkan
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menegaskan, jika pendekatan sanksi kepada pelanggar prokes sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah disalurkan secara tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh Anwar Hafid saat mersepon rencana pemprov DKI Jakarta yang ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19. Dalam revisi itu salah satunya memuat pasal tambahan soal ancaman sanksi bui 3 bulan jika berulang kali melanggar aturan bermasker.

“Pendekatan sanksi sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah diberikan dan tepat sasaran. Sanksi tidak bisa berlaku general ke seluruh masyarakat apalagi bagi mereka yang dalam keadaan tidak mampu dan dalam situasi pembatasan sosial. Sederhananya bagikan masker dan makanan biar rakyat tenang, ” tegas Anwar Hafid dalam berita rilisnya, Jumat (23/7/2021).

Lalu pertanyaannya, sambung Anwar, apakah sanksi itu sudah diikuti dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah bagi masyarakat untuk menanggung kebutuhan ekonomi rakyat.

Ia menambahkan, jika hal yang esensial soal penanganan Covid-19 ini, yakni pencegahan penularan atau transmisi sesama manusia, maka bukan soal menghilangkan apalagi merubah menjadi penghukuman masyarakat yang sedang dalam kesulitan. “Soal kewajiban masker harus ditegakkan namun dengan tindakan persuasif dan kesadaran. Bukan dengan terus menakuti rakyat yang sebenarnya sudah dalam posisi sulit, ” tandasnya. 

Ia menegaskan, pada dasarnya prespektif dari pemerintah harus diubah sehingga tujuan dan maksud mampu terjelaskan dengan baik. “Juga yang tidak bisa dilepaskan ada sebahagian kalangan utamanya di perkotaan yang betul - betul hidup sulit. Jangankan beli masker bertahan hidup saja mereka masih kesulitan, ” tuturnya.

Anwar menambahkan, jika perang semesta melawan pandemi Covid-19 selama hampir 2 tahun ini sedianya telah menjadikan ekonomi rakyat bawah sangat terpuruk. “Sehingga yang awal pandemi masih bisa bertahan hari ini benar-benar sangat kesulitan, ” ungkapnya.

Anwar pun meyakini, jika rakyat Indonesia sudah memahami soal bahaya Covid-19. Sehingga, tanpa diberikan sanksi mereka akan patuh. “Tapi tentu persoalan kebutuhan hiduplah yang menjadikan orang nekat sehingga terkesan tidak mau patuh. Solusi terbaik bantu rakyat kita untuk bisa bertahan hidup di tengah program PPKM, ” pungkasnya. (dep/es)

Anwar Hafid DPR RI KOMISI II DEMOKRAT
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Anggota DPR RI Nevi Zuairina: Pemerintah...

Next Article

Akselerasi Ekonomi Keuangan Gigital, BI...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 224

Postingan Tahun ini: 819

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 108

Postingan Tahun ini: 332

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Antisipasi Karhutla Polres Tegal Kota Laksanakan Apel Latihan Bersama Tim Pemadam Kebakaran
Kemenkumham Jateng Akan Evakuasi Kapal Yang Tenggelam di Perairan Nusakambangan
Bupati Eka Putra Lantik 298 Pejabat Baru di Tanah Datar
Wabup Richi Aprian: Bawaslu Sangat Berperan Penting Dalam Mewujudkan Demokrasi
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru PMI Kota Padang, Wako Hendri Septa: Peran PMI Sangat Penting di Masa Pandemi