Anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily: Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Anggota DPR RI Ace Hasan Syadzily: Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Ia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

"Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri, " pungkas Ace dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Jumat (30/7/2021).

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan. 

"Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun, " tegas Ace.

Ia menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos. 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh rt/rw atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Ace menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai. Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu, " pungkas Ace. (tn/es)

Ace Hasan Syadzily DPR RI KOMISI VIII GOLKAR
Suharyadi, S.Pd

Suharyadi, S.Pd

Previous Article

Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin: Sektor...

Next Article

Tinjau Vaksinasi Buruh, Kapolri Harap Pertumbuhan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 226

Postingan Tahun ini: 821

Registered: Jan 24, 2021

Herman Djide. B

Herman Djide. B verified

Postingan Bulan ini: 185

Postingan Tahun ini: 2103

Registered: Sep 22, 2020

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 170

Postingan Tahun ini: 2064

Registered: Feb 19, 2021

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 109

Postingan Tahun ini: 333

Registered: Jun 16, 2021

Profle

F.M. Ali Paser

18 Laptop SMPN 2 Panti Raib Dicuri, Sat Reskrim Polres Pasaman Ringkus Tersangka
Bayi 3 Bulan Ini Terlantar, Gara Gara Dua Ibu Saling Cakar dan Ditahan Polsek Mauk Tangerang
Kadis Pendidikan Pangkep Sabrun: Semua Guru Honorer Berpeluang Jadi P3K 2021
Ridhawati Kecewa, Pasien Sakit Disuruh  Pulang

Follow Us

Recommended Posts

Polres Agam Gelar Apel Pasukan Operasi Singgalang 2021
2 Rumah Dihantam Longsor di Nyiur Melambai Pelangai Pessel
Para Pedagang Kaki Lima Jangan Takut, SPPI Akan Dibentuk 
Mengantisipasi Meningkatnya Klaster Baru, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Mulai Dengan Prokes Ketat
Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, BPAN Soroti Pembangunan Rehap Jaringan Irigasi TA 2021 di Desa Tapen Bawen