Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

JAKARTA - Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kini ada tiga lembaga akan terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Untuk LPH, saat ini yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, PT Sucofindo, dan terakhir yang baru saja mendapatkan akreditasi, PT Surveyor Indonesia.

LPH yang disebutkan terakhir telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH kepada PT Surveyor Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam melaksanakan Akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan MUI.

Keterangan Akreditasi LPH PT Surveyor Indonesia diberikan setelah melalui sejumlah tahapan serta pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Oktober 2020 lalu. Beberapa calon LPH juga telah mengajukan permohonan kepada BPJPH.

Hadirnya tiga LPH merupakan dukungan bagi penyelenggaraan dan pengadaan produk halal di Indonesia.

“Saat ini kita memanfaatkan momentum-momentum yang baik untuk terus memupuk semangat kita  untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, ” ujar Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, dikutip dari halal.go.id.

Tahapan yang dijalankan guna memperoleh akreditasi di antaranya dimulai dengan pengajuan permohonan LPH kepada Kepala BPJPH. Kemudian Kepala Badan melakukan pembentukan tim untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah disampaikan dan verifikasi lapangan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah diserahkan, dan juga visitasi terhadap laboratorium yang dimiliki atau yang bekerja sama dengan pemohon.

MUI pun dilibatkan khususnya pada proses verifikasi lapangan untuk kemudian memberikan rekomendasi bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai LPH.

"Setelah itu ada tahap akhir yaitu pengajuan permohonan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi LPH maksimalnya dua tahun, " tambah Sri Ilham. (***)

UPDATES

UPDATES

Previous Article

Sekda Bagikan Bingkisan Idul Fitri untuk...

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 195

Postingan Tahun ini: 195

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 173

Postingan Tahun ini: 173

Registered: May 25, 2021

Muh. Ahkam Jayadi

Muh. Ahkam Jayadi verified

Postingan Bulan ini: 128

Postingan Tahun ini: 128

Registered: Aug 19, 2021

Nanang suryana saputra

Nanang suryana saputra

Postingan Bulan ini: 110

Postingan Tahun ini: 110

Registered: Jul 10, 2020

Profle

Afrizal verified

Ini Nama - Nama Pejabat Eselon III dan IV yang Dilantik Walikota Sungai Penuh
Lempar Petugas Patroli Saat Malam Pergantian Tahun, Dua Pemuda di Nagekeo Diamankan
Sehari Usai Dilantik, Kades Pappalluang Ditahan di Polres Jeneponto, Begini Kasusnya
Baru Seminggu Menjabat, Kapolres Tanah Datar Ringkus 6 Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Follow Us

Recommended Posts

Patroli Gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kab. Barru Sasar Alun-alun Kota Barru
DPP LIPPI Apresiasi Langkah Polda Metro Jaya  Fasilitasi Para Pebalap Liar di Jakarta
Tetap Atur Lalu Lintas Meski Hujan, Satlantas Polres Situbondo Beri Rasa Aman Masyarakat Beraktifitas
Vaksinasi di SDN 16 Bucinri, Polres Pangkep Muh Yunus: Semangat Siswa Cukup Besar
Kodim 0826 Pamekasan Laksanakan Fogging Di Seluruh Kantor Dan Perumahan Anggota