Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

JAKARTA - Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kini ada tiga lembaga akan terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Untuk LPH, saat ini yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, PT Sucofindo, dan terakhir yang baru saja mendapatkan akreditasi, PT Surveyor Indonesia.

LPH yang disebutkan terakhir telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH kepada PT Surveyor Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam melaksanakan Akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan MUI.

Keterangan Akreditasi LPH PT Surveyor Indonesia diberikan setelah melalui sejumlah tahapan serta pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Oktober 2020 lalu. Beberapa calon LPH juga telah mengajukan permohonan kepada BPJPH.

Hadirnya tiga LPH merupakan dukungan bagi penyelenggaraan dan pengadaan produk halal di Indonesia.

“Saat ini kita memanfaatkan momentum-momentum yang baik untuk terus memupuk semangat kita  untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, ” ujar Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, dikutip dari halal.go.id.

Tahapan yang dijalankan guna memperoleh akreditasi di antaranya dimulai dengan pengajuan permohonan LPH kepada Kepala BPJPH. Kemudian Kepala Badan melakukan pembentukan tim untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah disampaikan dan verifikasi lapangan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah diserahkan, dan juga visitasi terhadap laboratorium yang dimiliki atau yang bekerja sama dengan pemohon.

MUI pun dilibatkan khususnya pada proses verifikasi lapangan untuk kemudian memberikan rekomendasi bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai LPH.

"Setelah itu ada tahap akhir yaitu pengajuan permohonan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi LPH maksimalnya dua tahun, " tambah Sri Ilham. (***)

HALAL MUI
Release

Release

Previous Article

Vaksinasi Covid-19 Butuhkan Waktu 15 Bulan,...

Next Article

Dukung Pasar Modal Bertahan di Tengah Pandemi,...

Related Posts

Peringkat

Profle

Satria Ferry Sonarya verified

Nanang Suryana

Nanang Suryana

Postingan Bulan ini: 207

Postingan Tahun ini: 488

Registered: Sep 22, 2020

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 201

Postingan Tahun ini: 443

Registered: Sep 22, 2020

Agung Setiyo

Agung Setiyo

Postingan Bulan ini: 129

Postingan Tahun ini: 252

Registered: Jan 6, 2021

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 105

Postingan Tahun ini: 203

Registered: Sep 22, 2020

Profle

Indra Gunawan

Seorang Warga Pesisir Bukit Ditemukan Tewas Gantung Diri
Terkait Perkelahian Pelajar Berakhir Maut, Edi Mulyono: Bahasa dalam Pemberitaan itu Terlalu Berlebihan
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotim, Sugianto Sabran: Jangan Ada Lagi Ormas Dayak Demo Pakai Mandau
Gantung Diri Bersama, Pasangan Kekasih di Toraja Utara ini Tinggalkan Sebuah Surat
banner

Follow Us

Recommended Posts

Jasad Restu Yang Hilang Terseret Arus Sungai Ditemukan Tim Gabungan TNI-Polri, SAR Dan Warga
Pasukan TMMD Bersama Masyarakat Lakukan Pengerjaan Teras Rumah Bu Sari
Kasus Asusila Terjadi Lagi di Asakota Bima, Paman Cabuli Keponakan
Pasukan TMMD Sosialisasikan Program Jambanisasi Kepada Masyarakat
Bersama Masyarakat Pasukan TMMD Lakukan Pengerjaan Dinding Depan Rumah Wakik