Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), BPJH Bekerja Sama dengan MUI

JAKARTA - Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kini ada tiga lembaga akan terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Untuk LPH, saat ini yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, PT Sucofindo, dan terakhir yang baru saja mendapatkan akreditasi, PT Surveyor Indonesia.

LPH yang disebutkan terakhir telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH kepada PT Surveyor Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam melaksanakan Akreditasi LPH ini, BPJPH bekerja sama dengan MUI.

Keterangan Akreditasi LPH PT Surveyor Indonesia diberikan setelah melalui sejumlah tahapan serta pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan oleh Tim BPJPH dan MUI sejak Oktober 2020 lalu. Beberapa calon LPH juga telah mengajukan permohonan kepada BPJPH.

Hadirnya tiga LPH merupakan dukungan bagi penyelenggaraan dan pengadaan produk halal di Indonesia.

“Saat ini kita memanfaatkan momentum-momentum yang baik untuk terus memupuk semangat kita  untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014, ” ujar Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH Sri Ilham Lubis, dikutip dari halal.go.id.

Tahapan yang dijalankan guna memperoleh akreditasi di antaranya dimulai dengan pengajuan permohonan LPH kepada Kepala BPJPH. Kemudian Kepala Badan melakukan pembentukan tim untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah disampaikan dan verifikasi lapangan untuk mengecek keabsahan dokumen yang telah diserahkan, dan juga visitasi terhadap laboratorium yang dimiliki atau yang bekerja sama dengan pemohon.

MUI pun dilibatkan khususnya pada proses verifikasi lapangan untuk kemudian memberikan rekomendasi bahwa pemohon memenuhi syarat sebagai LPH.

"Setelah itu ada tahap akhir yaitu pengajuan permohonan akreditasi untuk mendapatkan akreditasi LPH maksimalnya dua tahun, " tambah Sri Ilham. (***)

HALAL MUI
Update

Update

Previous Article

Nunung Lantik Bupati Batanghari

Next Article

Rekrut Anggota Baru, KPN Tuah Sepakat Sosialisasi...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi

Postingan Bulan ini: 272

Postingan Tahun ini: 1304

Registered: Feb 19, 2021

Herman Djide

Herman Djide verified

Postingan Bulan ini: 234

Postingan Tahun ini: 1354

Registered: Sep 22, 2020

Suhardi

Suhardi

Postingan Bulan ini: 157

Postingan Tahun ini: 780

Registered: Sep 22, 2020

salehwagidi

salehwagidi

Postingan Bulan ini: 155

Postingan Tahun ini: 271

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Widian.

Diduga Sebut Yorri Bukan Orang Toraja, Dakka: Apakah Tidak Ada Bahasa yang Santun
Orang Tua Korban Pemukulan di Nagori Sihaporas Akui Buat Laporan Palsu Ke Polres Simalungun Karna Disuruh
Tak Pernah Pegang Kartu ATM, Bansos PKH Diduga Dicairkan Pengurus
Beredar Kabar Ombas Bakal Ubah RSUD Pongtiku, Yunus Garaga: Yang Penting  Sudah Milik Pemda
banner

Follow Us

Recommended Posts

Satgas TMMD Ke-111 Gelar Apel Pagi Rutin
Dan Satgas TMMD,Ke-111, Evaluasi Hasil Kerja Satgas Di Lokasi
Gebyar Vaksin Gratis Kedua, Kolaborasi Polres Bukittimggi bersama RSOMH
Sinergi Umat dan Ulama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa
Mencari Kesamaan