Abdul Wahid: Tinggalkan Politik Identitas Untuk Hadirkan Pilkada Damai

MAKASSAR - Pasca runtuhnya era orde baru kemudian diikuti oleh era reformasi, hingga saat ini telah berusia 22 tahun, tampaknya bangsa Indonesia masih belum menemukan model demokrasi yang paling tepat untuk diterapkan di negara yang sangat majemuk ini demikian diungkapkan  Dr  H. Abdul Wahid, M.A seorang Muballigh dan Akademisi Makassar.

Menurutnya bahwa faktanya saat ini, demokrasi yang dipraktikkan oleh bangsa Indonesia terutama dalam berbagai perhelatan Pilkada rentan terjadi konflik di tengah masyarakat, karena adanya sebagian elite dari bangsa kita yang cenderung dan gemar menampilkan politik identitas.

Baca juga: Matangkan Penyelenggaraan Pilkada Bupati 2020, KPU Selayar Lantik 33 Orang Relawan Demokrasi

Politik identitas adalah sebuah model politik yang cenderung mempertentangkan suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Hal yang demikian ini tentu bisa membahayakan persatuan dan semangat toleransi sesama anak bangsa yang selama ini sudah terbangun.

Akibat dari politik identitas ini kemudian lahirlah berbagai istilah diantaranya; ada kelompok yang mengklaim dirinya paling Pancasilais, ada kelompok kampret, kadrun, cebong dan lain sebagainya”. Semua istilah tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang di republik ini, sebab dapat memperuncing terjadinya polarisasi dan disharmonis di tengah masyarakat.

Baca juga: Rahmat Laguni Terus Dibanjiri Dukungan Sahabat dan Keluarga Jadi Wabup Luwu Utara

Dalam petunjuk agama, pertikaian sangat dilarang dan dibenci oleh Allah, karena akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya menjaga toleransi dan kekeluargaan sehingga Nabi saw. pernah menegaskan, “Dari Anas r.a. Nabi saw. bersabda, “ Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, syarat kesempurnaan iman seorang hamba adalah ketika ia mampu mencintai tetangganya  atau saudaranya, sebagaimana ia mencintai  dirinya sendiri ”. (HR. Bukhari, dan Muslim).

Oleh karena itu dalam perhelatan Pilkada tahun ini khususnya di kota Makassar, diharapkan para kontestan tidak menampilkan politik identitas yang rentan bersinggungan dengan isu SARA yang amat sensitif. Di sisi lain politik identitas ini justru jauh dari semangat untuk menghadirkan demokrasi substansial di Indonesia.

Baca juga: Minimalisir Potensi Pelanggaran Pilkada, KPU Selayar Hadirkan Bimtek Penanganan Pelanggaran Administratif

Para kontestan sebaiknya fokus pada gagasan atau program kerja, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat semaksimal mungkin agar masyarakat semakin teredukasi dan terbantu untuk menentukan pilihannya pada 9 Desember mendatang, dibandingkan dengan sibuk menyerang lawan politik apa lagi yang sifatnya privasi.

Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya cerdas, tapi pemimpin yang dapat menaungi semua elemen bangsa. Sosok pemimpin yang demikian ini diharapkan bisa hadir melalui perhelatan Pilkada serentak tahun ini.

Baca juga: Vandiko dan Martua Kumpulkan Massa Abaikan Prokes, Diduga Langgar PKPU Nomor 13 dan Maklumat Kapolri

Dari sinilah diharapkan kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, terutama para elit, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lebih khusus lagi para kontestan yang ikut dalam kontestasi Pilkada serentak tahun ini, untuk bersama-sama merawat dan menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat yang selama ini sudah terjalin.

Pemungutan suara tinggal menghitung hari lagi, potensi gangguan kamtibmas perlu kita waspadai bersama. Karenanya saling bergandengan tangan, bahu-membahu bersama dengan jajaran Polri dalam menjaga kamtibmas dan situasi yang damai di masa pandemi dan tahun politik ini wajib dilakukan, karena yang demikian ini adalah kekuatan yang sangat besar untuk menjadikan Indonesia tetap dalam kondisi aman dan masyarakatnya hidup penuh kedamaian.(herman djide)

Baca juga: PPTSB Beri Hio Pamonting dan Dayok Nabinatur Nitak Gabur Kepada Radiapoh Hasiholan Sinaga