Terindikasi Korupsi, Demonstran Tantang KPK RI Usut Tuntas Proyek Simpang Lima Labungkari

indonesiasatu, 23 Aug 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

BUTON TENGAH - Berawal dari keresahan publik tentang adanya indikasi korupsi hingga miliaran rupiah pada proyek Penataan Kawasan Jalan Simpang Lima Labungkari, Aliansi Pemerhati Masyarakat Peduli Pembangunan Buton Tengah (APMPPBT) telah menggelar demonstrasi di jalan simpang empat kantor Camat Gu, Kamis (22/8/2019).

Dalam aksinya, para demonstran menantang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) maupun aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun BPK RI agar lebih serius lagi dalam menangani dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang diperkirakan mencapai dua miliar lebih dalam pengerjaan proyek Penataan Kawasan Jalan Simpang Lima Labungkari di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), tahun anggaran 2018 kemarin. 

Merujuk dari data LPSE Kabupaten Buton Tengah, proyek Penataan Kawasan Jalan Simpang Lima Labungkari dengan pemenang tender PT. Milano Masagena Perkasa yang beralamat di Jalan Mekar No. 23A Kota Kendari tersebut telah menguras uang negara dengan pagu anggaran sebesar Rp 6,8 miliar, namun hasil pekerjaan yang menjadi fakta di lapangan hanya terlihat empat simpang, yang menjadi pertanyaan publik sampai hari ini yakni: dimanakah simpang lima Labungkari yang telah dianggarkan senilai Rp 6,8 miliar sesuai data LPSE Kabupaten Buton Tengah ?

Ironisnya lagi, berdasarkan data LKPJ Bupati Buton Tengah tahun 2018 yang telah dikantongi oleh massa aksi, tercantum jelas bahwa anggaran penetapan Kawasan Simpang Lima Labungkari dalam KUA-KPPAS pada tahun 2018 lalu hanya sebesar empat miliar rupiah, namun pada pelaksanaannya anggaran tersebut kemudian bertambah menjadi Rp 6,8 miliar.

"Sekarang saya mau tanya, mengapa dia lompat menjadi 6,8 miliar? 2,8 miliar rupiah ini siapa yang kasih lompat? Padahal sesungguhya secara logika 4 miliar rupiah itu yang diparipurnakan oleh DPRD adalah sudah hasil pra design dan design, sehingga pagu DPRD 4 miliar rupiah itu untuk Simpang Lima Labungkari. Anggota DPRD banyak yang tahu dan banyak juga yang tidak tahu. Inilah yang perlu diselidiki," ungkap aktivis senior La Ode Saharuddin. 

Massa aksi juga manilai, proses penanganan proyek tersebut seakan tidak terdapat masalah apa pun dimata Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, padahal justru proses penggelembungan anggaran tanpa melalui tahapan dan prosedur jelas merupakan masalah besar kata dia.

Dalam orasinya, La Ode kemudian turut menantang Pemda Buteng untuk menjawab pertanyaan tentang dimana letak lokasi Simpang Lima Labungkari yang sebenarnya.

"Kami punya data, kami punya dasar berbicara soal itu. Kenapa kita ulang-ulang ini? siapa yang bisa menjawab, dimana Simpang Lima Labungkari? Coba sebut dimana?" tanya La Ode dengan nada tegas. 

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Munawir juga memaparkan bahwa, secara subtansi dan kajian makna bahasa, proyek Penataan Kawasan Simpang Lima tersebut tidak memiliki kejelasan. 

"Bicara masalah penataan, apanya yang ditata, yang ditata itu adalah jalan yang sudah ada. Yang terjadi disitu adalah perusakkan aset Provinsi. Kita lihat sendiri disana bahwa mereka telah merusak aset provinsi (jalan provinsi). Kalau kita lihat jalan dari Lakudo, mawasangka, Lombe, itu jalan yang sudah ada dengan anggaran 6,8 miliar itu dimana, anggaran yang sebesar itu dimana?" paparnya. 

Munawir juga melanjutkan pertanyaannya, terkait cutting-an yang diperkirakan mencapai ribuan kubik saat proses pengerukan gundukan tanah di jalur Provinsi tersebut.

"Yang kami lihat itu adalah sistem gali tutup, artinya material yang ada itu dijadikan timbunan proyek itu, sementara anggaran 6,8 miliar tersebut timbunannya harusnya didatangkan dari luar. Saya mau bertanya: Satu simpangnya mana? ini diduga ada korupsi," lanjutnya.

lanjut dari itu,  massa aksi juga berharap agar para wartawan yang sempat meliput aksi tersebut dapat meneruskan aspirasi Aliansi tersebut ke institusi penegak hukum tingkat pusat melalui pemberitaan.

Massa aksi juga menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kabupaten Buton Tengah terkait persoalan Simpang Lima Labungkari, karena kenyataan hari ini hanya terwujud Empat Simpang. 

"Kepada media yang hadir disini, jika kalian profesional, tulis secara profesional bahwa yang salah adalah salah, jangan sampai ada namanya wartawan kapitalis, kepada seluruh pihak yang berwajib dan kepolisian urus tuntas persoalan ini, ungkap persoalan ini, baik pihak kejari, BPK maupun KPK, mari kita uji kebenaran dijalan Labungkari," ujarnya dengan suara lantang. (*)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu