Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan

INDONESIASATU.CO.ID:

Tingginya angka kemiskinan di pedesaan merupakan permasalahan krusial yang saat ini dihadapi Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017, angka kemiskinan di pedesaan mencapai 13,47 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 261,89 juta jiwa. Sedangkan pada periode yang sama angka kemiskinan di perkotaan hanya 7,26 persen. Pertanyaannya, kenapa angka kemiskinan di pedesaan masih tinggi padahal selama ini telah dilakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan?

Kegagalan Pengentasan Kemiskinan

            Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini bisa diartikan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan rakyatnya. Untuk mewujudkannya, maka sejak Negara Indonesia berdiri, pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang. Namun faktanya, sampai dengan saat ini tujuan yang ingin dicapai masih jauh dari harapan. Kenapa ini bisa terjadi? karena dalam beberapa dekade pemerintahan, pembangunan kurang berpihak pada rakyat miskin. Pembangunan lebih berorientasi pada keinginan kuat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kurang memberikan perhatian pada pemerataan dan keadilan. Sehingga meskipun Indonesia pernah mengalami masa-masa keemasan pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan tetap tidak berhasil dibasmi. Karena tingginya pertumbuhan ekonomi hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja. Pembangunan hanya tertuju pada simpul-simpul yang dianggap dapat segera menghasilkan keuntungan. Pembangunan terkonsentrasi pada perkotaan, sedangkan desa dianaktirikan. Akibatnya infrastruktur, sarana pendidikan,  dan fasilitas hidup lainnya di desa masih jauh dari layak. Kondisi ini menciptakan potret buram di pedesaan. Pedesaan jauh tertinggal dari perkotaan.

Di samping itu program pengentasan kemiskinan sering kali lebih diarahkan pada pemberian bantuan. Baik itu bantuan tunai langsung, raskin, jaringan pengaman sosial dan lain-lain sejenisnya. Memang tujuannya baik yaitu agar masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan primernya, yang tak lain adalah kebutuhan makan. Namun harus disadari bahwa kebutuhan orang tidak sekedar makan, tapi masih banyak lagi. Ada kebutuhan pendidikan untuk anak-anaknya, kebutuhan berobat manakala sakit, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan tersebut membutuhkan biaya yang banyak, yang tidak terjangkau oleh orang miskin. Bagi masyarakat miskin, kebutuhan yang sesungguhnya adalah lapangan kerja agar mempunyai penghasilan untuk memenuhi hidupnya.

Penyebab Kemiskinan di Pedesaan

Upaya pengentasan kemiskinan hendaknya dimulai dari pedesaan. Berbagai kekurangan dan ketertinggalan yang ada di desa, perlu untuk dibenahi. Karena itu pembangunan pedesaan sudah seharusnya menjadi prioritas. Persoalan penyebab kemiskinan yang ada di desa harus diidentifikasi, agar dapat dilakukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat. Beberapa faktor penyebab kemiskinan di desa dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain :

Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Banyak masyarakat di desa hanya mengenyam pendidikan sampai SD ataupun SMP. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan akses terhadap lapangan kerja sangat terbatas. Pada umumnya masyarakat desa bekerja pada jenis pekerjaan yang kurang potensial. Mereka rela bekerja apa saja demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa pekerjaan yang sering digeluti antara lain: buruh tani, kuli bangunan, tukang ojek, dan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Dengan jenis pekerjaan seperti itu, tentu penghasilan yang diperoleh  pun rendah. Upaya untuk mengatasinya, perlu kebijakan pendidikan dengan keberpihakan pada masyarakat miskin di pedesaan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang memadai dan tanpa biaya.

Kedua, infrastruktur di pedesaan kurang memadai. Jalan berbatu, becek di musim hujan dan berdebu di musim panas serta jembatan yang hanya terbuat dari kayu ataupun bambu seadanya, telah menjadi pemandangan sehari-hari yang banyak kita temukan di pedesaan. Infrastruktur yang kurang layak di pedesaan mengganggu konektivitas baik antara desa yang satu dengan desa yang lain, maupun antara desa dengan kota. Karena itu pembangunan infrastruktur di pedesaan sudah saatnya menjadi perhatian serius pemerintah. Perbaikan maupun pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur penting lainnya di desa harus dianggarkan secara signifikan oleh pemerintah. Dengan infrastruktur yang memadai, harapannya aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi lancar dan memberi kemudahan bagi masyarakat desa untuk memasarkan hasil-hasil pertaniannya ke kota.

Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Pertanian merupakan mata pencaharian andalan bagi masyarakat di pedesaan. Seiring berjalannya waktu, banyak lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi perumahan. Lahan pertanian semakin sempit sedangkan penduduk desa mengalami pertambahan,  sehingga semakin sempit pula lapangan kerja bagi masyarakat desa. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong  terciptanya usaha pengolahan produk lokal pedesaan baik hasil pertanian maupun non pertanian. Sebagai contoh usaha pembuatan keripik pisang, pembuatan mrica bubuk, cabe bubuk, dan berbagai usaha pengolahan lainnya baik berskala kecil maupun besar. Dengan terciptanya usaha pengolahan tersebut, maka akan meminimalkan terjadinya pengangguran di desa.

Keempat, ketimpangan penguasaan lahan. Sebagian besar lahan di pedesaan kepemilikan maupun kuasa pengelolaannya dimonopoli pada segelintir orang yaitu pada kaum pemodal. Artinya bahwa sebagian besar masyarakat desa bekerja hanya sebagai buruh atau penggarap. Kondisi ini, tentu berakibat pada rendahnya penghasilan yang diperoleh karena sistem pengupahan dirasa kurang menguntungkan bagi buruh pedesaan. Untuk mengatasinya, pemerintah  bisa saja melakukan kebijakan pembatasan penguasaan lahan milik pemerintah dan inventarisasi lahan-lahan pemerintah yang menganggur.  Selanjutnya lahan-lahan tersebut didistribusikan pada masyarakat miskin untuk digarap dengan pola pembagian hasil yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Berbagai kebijakan pro rakyat miskin dan pro pedesaan telah digulirkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam rangka menjamin pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, beberapa program yang dikeluarkan pemerintah antara lain: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Pendidikan Siswa Miskin (BIDIK MISI), dan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3 yang disediakan lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dari sisi penciptaan lapangan kerja, menurut hasil penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) telah terjadi peningkatan penciptaan lapangan kerja yang luar biasa pada tahun lalu. Hal ini ditunjukkan dengan  Rasio Penciptaan Kerja (RPK) tahun 2017 yang sebesar  641.312 penduduk per 1 persen pertumbuhan ekonomi, jauh meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 338.312 penduduk per 1 persen pertumbuhan ekonomi. RPK tahun 2017 juga merupakan RPK tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Dalam mengatasi ketimpangan atas penguasaan lahan yang banyak terjadi di pedesaan, pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan program yang disebut reformasi agraria. Sasaran yang dituju dalam program ini adalah redistribusi aset dan legalisasi aset atau sertifikasi tanah yang belakangan dikenal dengan istilah bagi-bagi sertifikat tanah.

Di samping itu, pemerintah juga memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan di pedesaan. Komitmen pemerintah ini merupakan kesadaran baru atas kurang efektifnya pembangunan di masa lalu terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan semangat nawa cita “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, maka sejak tahun 2015 pemerintah mengucurkan dana desa. Dana desa dialokasikan secara nasional setiap tahun ke seluruh desa untuk digunakan membangun pedesaan.

Program dana desa yang pada saat ini  memasuki tahun keempat telah menghasilkan berbagai infrastruktur, sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat desa, dan pendirian maupun penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, hingga akhir tahun 2017 telah terbangun 123.858 km jalan desa, 67.094 unit penahan tanah, 5.402 unit Pondok Bersalin Desa (Polindes), 11.574 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), 18.177 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3.111 unit sarana olah raga desa, 6.576 unit pasar desa, 112.003 unit Mandi, Cuci, Kakus (MCK), 2.960 unit tambatan perahu, 38.217.065 meter drainase, 791.258 meter jembatan, 38.331 unit air bersih, 28.830 unit irigasi, 26.750 unit  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), 31.122 unit sumur, dan 1.971 unit embung.

Demikian pula progres penurunan kemiskinan di desa selama periode 2015 – 2017 menunjukkan tren yang semakin meningkat. Mengacu data BPS, harus diakui bahwa pada tahun pertama dana desa belum mampu menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Penurunan kemiskinan mulai terlihat pada tahun kedua yaitu sebesar 0,13 persen, dan meningkat secara signifikan pada tahun ketiga dimana terjadi penurunan kemiskinan sebesar 0,49 persen.

Dengan paparan di atas, maka kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah pada saat ini dapat dikatakan telah berjalan pada jalur yang tepat. Karena itu yang terpenting kedepannya adalah bahwa program pengentasan kemiskinan harus berkesinambungan. Berbagai output yang telah dihasilkan pada saat ini harus bisa menjadi pijakan untuk program pengentasan kemiskinan di tahun-tahun berikutnya. Hal yang yang tak kalah penting adalah masyarakat pedesaan harus berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dan turut serta melakukan pengawasan. Dengan semua itu, harapannya adalah kemiskinan di desa dapat dientaskan.

Penulis,

Arif Khuzaini

ASN Kanwil DJPb Propinsi Gorontalo

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita