Segera Periksa Nurdin Abdullah, DPRD Sulsel Loloskan Penggunaan Hak Angket ke Gubernur Sulsel

hermanmaros, 24 Jun 2019,
Share w.App T.Me

MAKASSAR-Sidang paripurna DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Adapun alasan pokok DPRD mengusulkan hak angket ini adalah soal realisasi APBD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023 dan lain-lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan mengungkapkan materi penyelidikan hak angket DPRD Sulsel, kontroversi pembatalan mutasi 193 pejabat eselon III dan IV pada rapat paripurna pengusulan hak angket di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (24/6/2019).

Inisiator Hak Angket, Kadir Halid membacakan kontroversi surat keputusan (SK) wakil gubernur Sulsel tentang pelantikan 193 pejabat lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

Adanya pelantikan 193 pejabat itu berbuntut panjang dengan diperiksanya wakil gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman oleh komisi aparatur sipil negara (KASN), Dirjen Otonomi Daerah, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dengan keputusan pembatalan.

Pimpinan DPRD Sulsel bakal bersurat ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.Pimpinan pun akan membentuk panitia hak angket dari fraksi yang hadir.

Setelah pengesahan ini, Roem segera meminta pembentukan pansus hak angket yang akan bekerja selama 60 hari ke depan. Dia juga meminta Pansus segera memeriksa Nurdin Abdullah.

"Pimpinan DPRD meminta segera dilakukan permintaan keterangan paling lambat 7 hari kerja. Panitia angket segera kirimkan surat ke Gubernur dan sekaligus menyampaikan dokumen angket untuk dipelajari," ujarnya.

Berikut beberapa poin legislatif sehingga mengeluarkan hak angket ke Nurdin Abdullah yang disampaikan di rapat Paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019):

1. Kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat

Terjadinya kontroversi penerbitan SK Wakil Gubernur dalam pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Adanya pelantikan ini berbuntut panjang dengan diperiksanya Wagub oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otda dan Kemenpan RB, yang merekomendasikan agar keputusan tersebut dibatalkan. Pihak DPRD mempertanyakan dasar penerbitan keputusan dan pelaksanaan pelantikan oleh Wagub.

2. Manajemen PNS dan Dugaan KKN

Pihak DPRD juga menemukan banyak mutasi PNS dari kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemerintah Provinsi. kabupaten Bantaeng diketahui adalah daerah yang sempat dipimpin oleh Nurdin Abdullah selama dua periode.

DPRD menduga terjadi KKN dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur. Apabila itu terjadi, maka diduga terjadi pelanggaran Perundang-undangan dibidang kepegawaian.

DPRD juga menduga KKN terjadi pada penempatan pejabat tertentu dari eselon IV hingga tingkat Eselon II, termasuk yang menjadi sorotan adalah pencopotan Kepala Biro Setda Provinsi Sulsel, Jumras dan Inspektur Prov Sulsel, Luthfi Natsir oleh Gubernur tanpa mekanisme atau prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019

Hingga bulan Mei atau bulan kedua Triwulan II tahun 2019, serapan anggaran masih sangat rendah. Keterlambatan realisasi anggaaan pendapatan dan Belanja Daerah tajun 2019, berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat dikisaran 6 persen dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka, pendapatan dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik.(Herman)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu