PT. Pusri Langgar UU No.39 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2009, Law Firm Justicentra Inginkan Tindakan Hukum

INDONESIASATU.CO.ID:

PALEMBANG - Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Pusri berupa pencemaran amoniak adalah sebuah pelanggaran hukum, hal ini disampaikan H. Mohamad Jamil SH., M.Si pada acara Konferensi Pers pada Kamis (8/11).

Melandasi pelanggaran tersebut Jamil selaku Ketua Law Firm Justicentra mengutarakan pernyataan sikap berupa himbauan kepada pihak berwenang atau berwajib untuk melakukan tindakan hukum terhadap PT.Pusri yang telah mencemari lingkungan yang mengakibatkan beberapa warga keracunan amoniak serta menutup operasional pabrik PT. Pusri dikarenakan pencemaran amoniak telah terjadi berkali- kali dan telah merugikan kesehatan baik fisik maupun jiwa warga sekitar bahkan dapat mengancam nyawa mereka.

"Persoalan lingkungan hidup manusia yang tercemar oleh aktifitas industri PT. Pusri merupakan pelanggaran hukum yang berat karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," jelas Jamil saat acara Konferensi Pers di JCO Palembang Icon (PI).

Jamil membeberkan pula  mengingat pasal 87 ayat (1) UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi "Tiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dengan pelanggaran tersebut mestinya pihak yang berwenang mengetahui dan dilakukan tindakan hukum berdasarkan sanksi administratif yakni UU No. 32 tahun 2009 pasal 99 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang kena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga miliar rupiah).

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang terluka atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua (2) tahun dan paling lama enam (6) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan paling banyak  Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama sembilan (9) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah).

"Berdasarkan pasal 94 selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PNS tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindakan pidana lingkungan hidup, jadi jelas disini siapa yang punya kewenangan," tandas Jamil.

Saat pihak wartawan media online Indonesiasatu.co.id melakukan konfirmasi kepada pihak Kapolda Sumsel yakni Irjen Pol. Drs. Zulkarnain Adinegara via telepon whatsapp ia mengaku belum mengetahui kelanjutan kasus pencemaran amoniak PT. PUSRI dan mengarahkan awak media berkomunikasi dengan pihak Polresta.

"Kalau bagian ini bisa ditanyakan kepada pak Wahyu diPolresta, saya belum mengetahui kelanjutannya nanti saya tanyakan pula," ungkap Zulkarnain mengakhiri sambungan telepon. (Ridho)

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita