Komisi Informasi: Inabsentia, Termohon Terancam Pidana

INDONESIASATU.CO.ID: BANJARMASIN - Putusan hasil sidang sengketa informasi antara Pemohon Informasi Publik LSM Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B) terhadap Termohon Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan upaya hukum lain agar diterapkan Pasal 52 UU KIP tentang sanksi pidana terhadap termohon. Ketua Majelis Komisioner dari Komisi Informasi (KI) Kalsel Nazdmi Akbar beranggotakan Samsul Rani dan Tamliha Harun dalam persidangan ajudikasi non-litigasi di Banjarmasin telah diputuskan, informasi yang diminta pemohon adalah informasi terbuka.

Dengan demikian, dalam tempo 14 hari, Dinas PU Tala harus melaksanakan putusan memberikan informasi yang diminta pemohon, jika informasi yang diminta pemohon tidak diberikan oleh termohon maka dapat dilakukan upaya hukum lain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena termohon adalah Badan Publik Negara. 

Berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi a quo seluruh prosedur telah dilaksanakan oleh Majelis Komisioner KI Kalsel, namun pihak termohon tidak pernah menghadiri persidangan hingga sidang terakhir dengan agenda sidang pembacaan putusan digelar pada Jumat (4/8) inabsentia. Menurut Ketua MK Nazdmi Akbar, selama persidangan digelar termohon tidak memiliki niat baik untuk dapat menghadiri persidangan itu sekalipun sehingga tidak dapat dilakukan konfirmasi guna mengetahui alasan termohon menolak memberikan informasi yang diminta pemohon.

Padahal informasi yang diminta pemohon menurut Nazdmi, seperti dikutip dari situs prokal.co, Senin (7/8), adalah informasi yang terbuka bahkan masuk kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat, berupa salinan kontrak, salinan rencana anggaran belanja (RAB), salinan spesifikasi, dan lain-lain, dari proyek pemasangan jaringan perpipaan air bersih di Kota Pelaihari.

Pihaknya tak habis pikir, selama tiga kali sidang, Dinas PU Tala selalu tak berhadir. Padahal pihaknya sudah mengirimkan surat secara tertulis sebanyak 2 kali dan ada tanda terima surat panggilan. “Dari 13 kasus sengketa informasi yang kami tangani di KI Kalsel, hanya Dinas PU Tala ini yang membuat kami bingung, termohon seperti mengabaikan UU,” sebutnya.

Di sisi lain, kuasa hukum LSM Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih (KNJP2B), Tugimin menyatakan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari termohon, yakni menunggu jangka waktu 14 hari yang diberikan. Nah, jika termohon merespon atau melaksanakan putusan majelis komisioner. Maka pihaknya tidak akan melakukan upaya hukum. “Namun, jika termohon tak melaksanakan putusan atau memberikan dokumen yang diminta lebih dari 14 hari, kami akan mengambil upaya hukum lain,” tegas Tugimin.

Terpisah, Kepala Dinas PU Tala, Muhardin menerangkan, dirinya memang tak bisa menghadiri sidang sengketa informasi yang sudah diagendakan karena selalu bertabrakan dengan tugas ke luar daerah.“Soal putusan saya tak mau berkomentar dulu. Yang jelas, ketidakhadiran saya pada sidang tersebut, karena kesibukan tugas saya,” ucap Muhardin.

Sumber: komisiinformasi.go.id