HMI Jombang Merespon Positif Permenristek Nomor 55

INDONESIASATU.CO.ID:

JOMBANG - Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jombang Komisariat Persiapan Tashwirul Afkar Tambakberas Jombang, Jziaan Bayzouroh merespon positif adanya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa.

Lewat peraturan yang disahkan oleh Menristekdikti, Muhammad Nasir ini maka Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) atau organisasi ekstra mahasiswa antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus.

"Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) saya rasa dapat menjadi filter utama untuk menyaring paham-paham radikalisme yang mencoba masuk ke dalam kampus. Makanya kita sangat menanggapi baik aturan baru ini,” katanya, Kamis (1/11).

Jziaan menjelaskan di era globalisasi saat ini marak paham radikalisme yang masuk ke ranah kampus. Selama ini HMI sebagai salah satu instrumen penting organisasi kemahasiswaan yang bernafaskan islam tak kenal lelah dalam andilnya untuk ikut membendung gerakan radikalisme agar tak masuk lebih jauh lagi.

Dalam Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 ini pada pasal 1 disebutkan, perguruan tinggi bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

“Ini adalah angin segar untuk kami para kader HMI se-Jombang untuk masuk ke dalam kampus, apa lagi saya juga memahami bahwa eks ekstrimis paham radikal masih banyak di dalam kampus,” ungkapnya.

Selanjutnya, peraturan menteri ini tinggal disosialisasikan ke kampus-kampus. Karena selama ini, Jziaan mengaku kerap menemui kendala khususnya perihal perizinan untuk kegiatan di dalam kampus. Padahal HMI sendiri fokus dalam bidang kaderisasi yang bernafaskan islam yang di ridhoi Allah sesuai dengan di Anggaran Dasar (AD) bab 3 pasar 4.

Pihak kampus tak ada lagi alasan untuk menolak kegiatan OKP yang bertujuan menguatkan ideologi negara. Karena secara otomatis setelah ada aturan baru maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 yang berisi pemerintah melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di perguruan tinggi tidak lagi berlaku.

“Setelah ini tinggal bagaimana HMI bisa bersama pihak rektorat serta OKP lainnya mengawal peraturan ini guna terbentuknya legalitas dalam kampus. Harus dikawal terus,” tandas Jziaan. (oji /kla) 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita