DPP LKKN Bersama Laskar Arung Palakka Akan Desak Gubernur Sulsel Jadi Pelapor di KPK Jika Kajati Tidak Mampu Selesaikan Kasus Proyek Stadion Barombong

hermanmaros, 21 Jul 2019,
Share w.App T.Me

MAKASSAR-Mangkraknya Proyek Stadion Barombong yang akan menjadi stadion kebanggaan Masyarakat Sulsel, menjadi sorot mata ribuan masyarakat akan kelanjutan dan kepastian hukum atas pembangunan proyek tersebut, seperti yang diungkapkan Pembina DPP LKKN (Lembaga Kontrol Keuangan Negara) Alfian Anugrah Bersama Laskar Arung Palakka pada minggu,(21/07/2019), disalah satu warkop di Kabupaten Bone kepada awak media.

Alfian Anugrah yang juga Aktifis pemerhati Masyarakat Sulsel, sekaligus Dewan Pembina DPP LKKN bersama Laskar Arung Palakka sangat menyayangkan atas proyek yang nampak kasat mata, tetapi belum ada tindakan yang dilakukan untuk para oknum pelaku pembangunan Proyek stadion barombong yang kini sudah habiskan anggaran Negara ratusan miliar.

Menurut Alfian Anugrah,”jika Kajati Sulsel tidak mampu untuk menyelesaikan kasus proyek tersebut, kami akan mendesak Gubernur Sulsel Prof.Nurdin Abdullah untuk melakukan pelaporan ke KPK terkait Proyek pembangunan Stadion barombong yang mangkrak saat ini, dan juga sudah habiskan anggaran ratusan miliar uang Negara, namun nihil untuk penyelesaiannya. Kami harap juga Gubernur Sulsel turut membantu persoalan Proyek ini yang mangkrak untuk kepentingan Masyarakat Sulsel. Karena kedepan kami akan menjadikan Stadion Barombong adalah stadion yang bisa dinikmati Masyarakat Sulsel khususnya pencinta Olahraga dan juga menjadi home base PSM Makassar.

Alfian Anugrah menjelaskan,”Saya bersama teman-teman ini melihat ada kondisi yang miris karena kenapa..?. Kami ada perbandingan persoalan di papua, proyek yang sama di papua stadion juga di sana , itu dibangun sejak tahun 2017 selesai 2019. Stadion barombong ini pembebasan Lahan yang terjadi tahun 2011 permulaan pembangunan di 2012 sampai sekarang tidak selesai. Ada jawaban yang tidak elok yaitu persoalan tanah, artinya wilayah pembebasan Lahan dan pembangunan konstruksi stadion barombong itu dua hal yang berbeda, kemudian pembebasan Lahan ini saya anggap sudah selesai saat diawal pembangunan konstruksi stadion barombong dengan anggaran 2,1 milyar, ketika kemudian ada persoalan setelah pembangunan itu saya anggap itu bukan masalah karena penyelesaiannya itu , tidak sebanding lurus dengan anggaran yang akan kita keluarkan”,terang Alfian.

Ia juga menambahkan,”contoh ketika persoalan pembebasan lahan ini menggunakan dana sampai 10 miliar tidak mungkin ini menjadi alasan untuk diberhentikan pembangunan konstruksi yang nilainya 200 miliar lebih. Saya heran dengan pemerintah saat ini yang memberikan alasan seperti anak kecil saja , mana mungkin kita korbankan 200 miliar lebih dibanding uang 10 miliar. Saya juga berterimakasih dengan angin , karena seandainya bukan karena angin, kalau saya hanya mengandalkan pengawasan yang digaji oleh negara dan rekanan yang dipilih oleh pemerintah Sulsel dengan kota makassar, rekanan ini saya tidak akan mendapatkan informasi sesuatu yang roboh disana. Inilah yang membuat kami bertanya ada apa ini roboh , dan kami berterimakasih pada angin , bahwa angin ini menginformasikan pada kami sesuatu hal yang tidak bagus disana”,ujarnya.

“Yang saya herankan keberadaan tim pengawasan yang dilakukan mereka adalah kegiatan yang passif , pekerjaan pengawasan yang melekat pada dirinya adalah kegiatan passif . Tetapi kami lagi sebagai masyarakat tentu sudah jelas ada kekurangan disini , ada apa ini tidak selesai, dan kemudian tahun ini ada anggaran yang dipres sebanyak 5 miliar untuk pengadaan rumput di barombong itu tidak diterima, karena kenapa…?, artinya ada sesuatu yang tidak bisa menerima uang itu sehingga dialihkan ke kegiatan lain ada apa itu , dan orang-orang yang ada didalam ini adalah penguasa proyek nakal di susel saya paham itu. Jika Kajati Sulsel tidak Mampu Selesaikan Hal tersebut, kami meminta secara tegas kepada Nurdin Abdullah sebagai gubernur Sulawesi Selatan untuk bisa sebagai pelapor terkait pembangunan stadion Barombong yang diduga sarat dengan korupsi, karean banyak sekali keganjalan yang berpotensi merugikan keuangan negara”,tutup alfian Anugrah.(Herman)

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu