Aparat Penegak Hukum Diminta Awasi Penggunaan Dana Hibah di Lutim

INDONESIASATU.CO.ID:

LUWU TIMUR - Elemen masyarakat di Bumi Batara Guru Kabupaten Luwu Timur, mensinyalir peruntukkan dan penggunan bantuan dana hibah kepada organisasi, badan dan lembaga masih ada yang tidak sesuai dengan proposal awal.

Warga pun Meminta aparat penegak hukum turun tangan melakukan pengawasan.

“Kami meminta aparat penegak hukum di daerah ini untuk melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi dana hibah yang diberikan kepada lembaga, organisasi dan badan yang menerima karena menyedot APBD yang cukup besar, Pertanggungjawaban penggunaannya (dana hibah) itu harus transparan, sesuai dengan program dalam proposal awal yang dicantumkan lembaga/organisasi penerima,” tutur Zulkipli, warga kecamatan Towuti Luwu Timur.

Hasil penelusuran Zulkipli mengindikasikan, sejumlah lembaga penerima dana hibah menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai dengan proposal dan program yang menjadi item pembelanjaan sehingga bisa mengarah kepada pertanggungjawaban fiktif.

“Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam melakukan monitoring dan pengawasan pertanggungjawaban dana hibah ini,” imbuh alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini, Selasa (08/01/2019).

Sesuai data yang diterima Lutimterkini.com dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur menyebutkan, total belanja dana hibah kepada badan, lembaga dan organisasi yang bersumber dari APBD Luwu Timur tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp.14 Miliar.

Dana sebesar itu diberikan kepada 81 lembaga, organisasi dan badan sebagai calon penerima. Untuk tahun 2019 total anggaran dana hibah yang dialokasikan pemkab Luwu Timur sebesar Rp.19, 2 Miliar yang akan diberikan kepada 163 badan, lembaga dan organisasi calon penerima.

Terpisah, Kapolres Luwu Timur AKBP Leonardo Panji Wahyudi yang dikonfirmasi Lutimterkini mengenai desakan pengawasan dan penggunaaan dana hibah ini menyatakan, diminta atau tidak langkah-langkah terhadap pengawasan dan penggunaan dana hibah tetap dilakukan.

“Jadi kami (polisi) sebagai aparat penegak hukum tentunya menjadi bagian tugas kami untuk mencegah terjadinya praktik-praktik dan perilaku penyimpangan penyalahgunaan keuangan negara, termasuk dana hibah ini.

Diminta atau tidak kami berkomitmen melakukan pengawasan dan penegakkan hukum jika terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya,” tegas Kapolres Leo. (Suhardi).

  • Whatsapp

Index Berita